"A work can become modern only if it is first postmodern. Postmodernism thus understood is not modernism at its end but in the nascent state, and this state is constant"
Jean-Francois
Lyotard
***
Setahun telah berlalu, namun
ingatan masih tetap membara. Pada waktu itu, 31 September 2015, saya dan
seorang kawan berkunjung ke suatu tempat yang hari ini tak mungkin lagi saya
memijak tanahnya. Kira-kira 80Km dari Jakarta, lokasi itu kini telah menjadi
Waduk terbesar di Asia Tenggara. Iya, generasi setelah saya akan mengenalnya
sebagai waduk Jatigede. Waduk yang akan mengairi saluran irigasi seluas 90 ribu
ha, penyediaan air baku bagi 100 ribu KK untuk kawasan Kabupaten Cirebon,
Indramayu, dan Balongan. Selain itu, waduk ini juga akan menjadi Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 110 MV.[1]
Begitu luar biasa manfaat waduk itu bagi negara ini. Belum lagi, perkembangan
sektor pariwisata dan perikanan. Tentu, tak ada yang menihilkan kebermanfaatan
waduk Jatigede.
 |
| Dari Kejauhan Pintu Bendungan sebelum digenangi |
Kedatangan saya ke Desa Cipaku
tentu bukan untuk menyambut genggap gempita perayaan rakyat dan pemerintah
karena telah berhasil merealisasikan ide Bung Karno. Tentu bukan. Memang benar,
bahwa Bung Karno pada tahun 1963 namun terkendala permasalah sosial yaitu
relokasi warga yang mendiami lokasi penggenangan sehingga proyek tersebut ditangguhkan cukup lama. Entah, saya tak begitu yakin
jika Bung Karno masih hidup, apakah ia akan senang atau justru sedih, ideya telah terrealisasi namun mengorbankan rakyat. Lupakan
soal Bung Karno kita kembali pada hari itu. Kedatangan saya pun bukan untuk
menjadi ‘Jakarta’ yang sok tau pada urusan daerah, apalagi sok jadi pahlawan.
Hari itu, tepat sehari sebelum
pesta peresmian Waduk Jati Gede oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan dan
Menter Pekerjaan Umum dan Perumaah Rakyat, Basuki Hadimuljono. Namun persoalan
relokasi masih belum juga usai. Sekitar 80ribu warga dari 26 desa dari total 34
desa dari 5 kecamatan terancam terombang ambing tanpa relokasi dan ganti rugi
yang jelas. Pihak pemerintah mempunyai kebenarannya sendiri, yang mana
kebenaran versi pemerintah tidak sesuai dengan kebernaran versi rakyat. Akhirnya,
tidak ada solusi yang brilian. Pemerintah
telah berdalih, pada tahun 1982 telah ada ganti rugi. Memang benar, prose ganti
rugi telah dilakukan namun pertanyaannya apakah semua warga terdampak telah
benar-benar mendapatkan ganti rugi? Menurut rakyat Jatigede, masih banyak pula
yang belum mendapatkan ganti rugi. Begitu kondisi kusut tersebut terus
berlangsung.
Rakyat tak butuh negara saat itu,
mereka dengan perasaan sedih, resah, dan bingung meninggalkan kampung
halamannya yang telah mereka diamin sejak lama. Kenangan akan kehidupan desa
Cipaku yang damai, penduduk desa yang hangat, dan tanah yang subur harus
direlakan demi pembangunan. Demi tujuan-tujuan mulia. Satu persatu rumah
dibongkari, anak-anak mulai tidak masuk sekolah karena sekolahnya tidak ada
guru yang mengajar, bagaiaman akan mengajar para guru pun sibuk boyongan. Sepanjang jalan dari arah
Wado, hilir mudik truck yang mengakuti baran-barang pindahan memadati jalan
desa. Namun tak sedikit yang masih bertahan, alasannya akan pindah kemana? Banyak
yang tak punya tujuan, tak sedikit yang gila. Beberapa waktu sebelum saya
datang, seorang ibu yang sedang mengandung mengalami musibah keguguran. Situasi
Jatigede saat itu sungguh kacau balau. Rakyat resah.
 |
| Sekolah di Desa Cipaku Sebelum Tergenang |
Pembangunan
(tidak) Berkeadilan
Saya saat itu tinggal dirumah
perangkat desa yang juga dijadikan posko gerakan perlawanan rakyat Jatigede. Semalaman
kami berdiskusi, mencoba mencari tau kehedak apa yang diharapkan oleh rakyat
Jatigede. Mereka secara umum sepakat dengan pembangunan Waduk Jatigede. Tak ada
yang menolak apalagi menabaikan manfaatnya. Namun, pembangunan tersebut
haruslah adil dan berpihak pada rakyat secara umum. Rakyat Jatigede hanya butuh
kepastian mereka akan tinggal dimana, bagaiaman pekerjaanya, bagaiamana
infrastrukturnya. Apabila semua itu telah terpenuhi dengan senang hati mereka
akan pindah. Tuntutan yang sederhana namun tidak juga dipahami secara pasti
oleh Pemerintah saat itu.
Pemerintah mengembor-gemborkan
bagaimana manfaat besar yang didapat dari pembangunan Jatigede sebagai narasi
agung. Pembangunan fisik dianggap sebagai simbol kemajuan bangsa namun mereka
lupa tentang narasi-narasi kecil. Lupa bagaiamana kehidupan rakyat yang
tergusur, pemerintah akan memindahkan sekitar 70.000 jiwa dari 8.114 KK[1], soal situ 43 situ
bersejarah di kawasan genangan atau soal lahan-lahan subur.
Bahwa wilayah yang digenangi
merupakan lumbung padi di wilayah Jawab barat. Potensinya sekitar 3.200 ha lahan subur termasuk lahan
pertanian Sumedang yang kehilangan rata rata 6,45 ton/per hektar, dengan total
80.000 ton padi per tahun.[2] Kemudian ada pula 43
Situsyang menjadi simbol sejarah perkembangan Sumedang dan Jawa Barat. Yang paling
disesalkan dan dikhawatirkan warga adalah ikut tenggalamnya Makan Prabu Aji
Putih karena makan tersebut dianggap sebagai leluhur masyarakat Sumedang bahkan
raja di kerajaan pertama di wilayah Sumedang, yakni Kerajaan Tembong Agung. Namun
Pemerintah sepertinya tak begitu serius menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Sekali lagi pemerintah lebih fokus pada pembangunan sebagai narasi besarnya.
Penolakan
pada Narasi Besar
Meminjam pemikiran filsuf Postmodern, tentang
penolakannya pada Grand Narative, Jean- Francois Lyotard. Saya ingin menangkal
prespektif pemerintah bahwa pembangunan yang dilakukan telah menciderai nilai
dan tujuannya. Bahwa pemerintah ingin membangun waduk Jatigede dengan
tujuann mulia yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sehingga
seolah menjadi mahfum ketika pembangunan itu ‘memakan’ korban. Anggap saja
diskursus tersebut sebagai Grand Narrative (narasi besar)
pemerintah sebagai legitimasi menyatukan rakyat agar tujuan itu tercapai, agar
persoalan kemanusiaan jangan terlalu menjadi sorotan. Namun sayangnya narasi
besar itu runtuh oleh emansipatoris, kemajuan, dan kebebesan rakyat.
Runtuhnya kepercayaaan
kepada narasi besar disebabkan oleh proses delegitimasi atau krisis legitimasi,
dimana fungsi legitimasi narasi-narasi besar mendapatkan tantangan-tantangan
berat. Misalnya apakah memang tujuan pembangunan itu benar-benar bagi rakyat? Sejauh
mana keterlibatan rakyat dalam pembangunan tersebut? Seberapa sahih ‘kebenaran’
yang coba diagung-agungkan oleh pemerintah itu efektif bagi kehidupan rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan
yang sifatnya ‘how’ tersebut menjadi pelatuk
skeptisme rakyat pada tata kelola Waduk Jatigede. Justu mengkhawatirkan ketika
skeptisme mengarah bahwa Waduk tersebut tidak akan berdampak banyak bagi
kehidupan rakyat. Terang saja,
pembangunan Waduk Jatigede melibatkan pihak asing, China Sino Hydro sebagai kontraktor engineering procurement construction
(EPC) pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede. Kemudian pinjaman sebesar 250 Juta
dollar dari China untuk pembangunan tersebut. Belum lagi, investor yang
terlibat dalam pembangunan tempat wisata ditempat tersebut.Pesta pora bukan
bagi rakyat Jatigede, rakyat akan menjadi penonton, kurang lebih seperti itu.
Tak heran jika
rakyat Jatigede menginginkan pengorbanannya harus digaransi oleh pemerintah
yang termanifestasi dalam relokasi, ganti rugi, dan kepastian matapencaharian. Grand
narrative yang dikuasi oleh institusi-intitusi dominan (negara) telah gagal
merebut hati rakyat untuk secara rasional dan sadar untuk berkorban dengan cuma-cuma.
Tak Hilang meski Tenggelam
Setahun sudah,
ingatan masih tetap hidup. Masih terbayang ketika dipanggung terbuka mereka
menyanyikan lagu Darah Juang. Luruh hati saya saat itu. Tawa bocah-bocah SD ketika pulang sekolah
telah sirna, berganti genangan air yang damai. Kuburan nenek moyang hanya dapat
dikenang lewat cerita, tanah kelahiran telah jadi milik negara. Tak apa, rakyat
Jatigede ingin mengajarkan pada kita semua bahwa padi yang kita makan di
Jakarta atau di Indonesia ini diairi dari sisa-sisa air mata rakyat Jatigede
yang tak sanggup mengering. Kehidupan baru telah direncanakan meski entah kapan realisasinya. Keresahan tetap ada, meski tahun telah berganti. Anak-anak SD yang
saya temui kelak akan selalu mengingat alpha-nya
negara dalam mengurai permasalah mereka.
Baiklah, nak. Jangan sampai engkau akan menjadi generasi-generasi pemarah, yang kecewa pada negara ini karena membiarkan lapangan sepakbola kalian tergenenang tanpa rasa bersalah. Jangan sampai kalian menjadi pendendam karena tak bisa saban lebaran mengunjungi makan kakek-nenek kalian. Memang, saat ini pembangunan di negara ini selalu memakan korban, dan korbannya adalah kita sebagai rakyat biasa. Kelak, ada harapan agar pembangunan di negara ini adalah pembangunan yang humanis. Bolehlah kampung tenggelam, bolehlah kenangan hilang direndam air, namun semangat mengurai kehidupan tak pernah tenggelam.
Baiklah, nak. Jangan sampai engkau akan menjadi generasi-generasi pemarah, yang kecewa pada negara ini karena membiarkan lapangan sepakbola kalian tergenenang tanpa rasa bersalah. Jangan sampai kalian menjadi pendendam karena tak bisa saban lebaran mengunjungi makan kakek-nenek kalian. Memang, saat ini pembangunan di negara ini selalu memakan korban, dan korbannya adalah kita sebagai rakyat biasa. Kelak, ada harapan agar pembangunan di negara ini adalah pembangunan yang humanis. Bolehlah kampung tenggelam, bolehlah kenangan hilang direndam air, namun semangat mengurai kehidupan tak pernah tenggelam.
[1] http://jabar.metrotvnews.com/read/2016/01/25/474556/warga-sumedang-terusir-air-waduk-jatigede
[2] http://www.alpensteel.com/article/118-105-energi-sungai-plta--waduk--bendungan/2800--proyek-bendungan-jatigede-sumedang-tertunda
 |
| Siswa-Siwa termanggu saat sekolahnya mulai dibongkar |
[1] http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/07/150714_majalah_lingkungan_jatigede
[2] http://jabar.metrotvnews.com/read/2016/01/25/474556/warga-sumedang-terusir-air-waduk-jatigede
[3] http://www.alpensteel.com/article/118-105-energi-sungai-plta--waduk--bendungan/2800--proyek-bendungan-jatigede-sumedang-tertunda
0 komentar:
Posting Komentar